Sekitar tujuh perancangan amandemen konstitusi akan diulas dan ditetapkan dalam 2 hari di depan. Sepanjang itu dua kamar parlemen di Thailand, Dewan Rakyat dan Senat, akan jalani sidang kombinasi yang dimulai sesion diskusi dan usai dengan pengambilan suara.
Tiap perombakan pada konstitusi memerlukan kesepakatan ke-2 instansi legislatif. Perancangan amandemen yang bisa lolos pada step pertama harus lewat dua tingkatan lain. Keseluruhannya proses itu memerlukan waktu sampai 30 hari. Begitu seperti mencuplik situs DW Indonesia, Rabu (18/11/2020).
Perubahan politik di Bangkok adalah strategi Pertama Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menurunkan kemelut yang meruncing semenjak awalnya tahun. Amandemen konstitusi adalah tuntutan khusus barisan pro- agen togel terpercaya demokrasi.
Dalam sidang pertama hari Selasa 17 November ini, parlemen tidak diinginkan dapat menyetujui kesepakatan politik berkaitan kekuasaan militer dan monarki di Thailand. Tetapi barisan pro-demokrasi tuntut supaya amandemen mengincar konstitusi bentukan junta dari 2017 yang memberikan kuasa besar pada senat yang diputuskan langsung oleh militer.
Semenjak kekuasaan monarki absolut usai pada 1932, Thailand pernah mempunyai 20 Undang-undang Landasan. Konstitusi paling akhir disepakati oleh 61,4% pemilih dalam satu referendum dengan tingkat keterlibatan sejumlah 60%.
Parlemen Thailand diprediksi akan membuat satu komite untuk membuat konstitusi baru. Proses sama dikerjakan pemerintah junta pada 2016 lalu waktu membuat Dewan Penjaga Keteraturan dan Perdamaian Nasional Thailand (NCPO).
Komite konstitusi dipercaya oleh barisan pro-demokrasi selaku strategi politik mengulur waktu. Awalnya PM Prayuth telah janji akan ajukan enam perancangan amandemen untuk disepakati parlemen sampai akhir September, saat sebelum ia berbeda arah dan kebalikannya memberikan dukungan pembangunan komite.
Salah satunya naskah perancangan yang paling polemis, tetapi terkenal di kelompok pengunjuk rasa, dicatat oleh koalisi LSM progresif, Internet Law Reform Dialogue (iLaw). Tuntutan untuk ajukan amandemen yang mereka claim “perancangan rakyat” itu disokong oleh minimal 100.000 orang.
Berlainan dengan perancangan yang dipersiapkan konsolidasi pemerintahan dan oposisi, iLaw tuntut supaya anggota komite konstitusi diputuskan rakyat, bukan dipilih oleh parlemen dan pemerintahan. Koalisi itu pengin menanggalkan kekuasaan monarki dan membuyarkan lembaga-lembaga sipil bentukan militer.
Tetapi tuntutan iLaw dilawan oleh golongan tradisionilis pro-monarki. “Amandemen konstitusi akan berbuntut pada pembubaran monarki,” kata salah seorang figur loyalis Thailand, Warong Dechgitvigrom, waktu berdemonstrasi di depan gedung parlemen, Selasa (17/11).
“Kami tidak mau mereka mengamandemen apa saja berkaitan monarki,” kata Samutprakan Chun, 58, seorang pengunjuk rasa pro-kerajaan. “Monarki ialah pemberian surga, sesaat kita berada di bawah di neraka, kita jauh di bawah mereka, kita harus mengenali tempat kita.”
Kekuasaan monarki adalah rumor peka di Thailand. Tindakan demo antipemerintah yang awalannya ke arah ke PM Prayuth, semakin berubah jadi tindakan protes pada kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Semenjak berkuasa pada 2016, Vajiralongkorn diberitakan semakin banyak memerintah dari Jerman, dan cuman tiba ke Thailand untuk lawatan singkat atau mendatangi acara seremoni. Tetapi terakhir, ia nampak lebih aktif tampil di medium, terhitung siap diwawancara awalnya November kemarin. Waktu itu ia menjelaskan Thailand ialah “negeri sepakat” saat ditanyakan masalah tindakan protes yang kacau.
Pengakuannya itu direspon selaku tanda-tanda untuk arah proses legislasi di Bangkok. Parlemen dipercaya akan cari jalan tengah di antara tuntutan pengunjuk rasa, kebutuhan militer dan monarki. Tetapi barisan pro-demokrasi belum siap terima kesepakatan yang mencederai tuntutan khusus mereka.
“Tiada rakyat, pemerintahan dan monarki tidak punyai kekuasaan,” kata Panusaya Sithijirawattanakul, salah seorang pimpinan protes. “Apa mereka siap ambil langkah mundur atau mendapati kesepakatan yang dapat kami setujui?”
Raja Thailand, Rama X Maha Vajiralongkorn menjumpai pendukungnya di kompleks Grang Palace, Bangkok. I sempat memberi respon mengenai demonstan anti-monarki.
