Presiden Joko Widodo atau Jokowi, minta, kepala wilayah menegakan disiplin prosedur kesehatan tiada pandang bulu. Menurutnya, pemda harus berani tindak tegas pelanggar prosedur kesehatan sama hukum.
“Saya peringatkan, untuk wilayah yang sudah mempunyai Perda Penegakan Disiplin Prosedur Kesehatan supaya benar-benar menjaringnkannya secara keras, stabil, dan tidak pandang bulu. Satu kali lagi, pekerjaan pemerintahan ialah ambil perlakuan hukum,” tutur Jokowi waktu pimpin meeting terbatas diambil dari situs sah Sekretariat Presiden, Senin (16/11/2020).
Ia mengutamakan, keutamaan keteguhan aparatur dalam mendisiplinkan warga supaya taat pada prosedur kesehatan. Ini dipandang selaku satu kewajiban karena sekarang ini tidak ada yang mempunyai kebal pada Covid-19.
“Saya pengin tekankan jika keselamatan rakyat ialah hukum paling tinggi. Pada periode wabah ini sudah kita memutuskan pemisahan-pembatasan sosial terhitung didalamnya ialah pembubaran keramaian,” terang Jokowi.
Ia menjelaskan, keteguhan aparatur keamanan pada penegakan prosedur kesehatan benar-benar dibutuhkan supaya masalah Covid-19 di tanah air tidak kembali lagi bertambah. Ditambah, keramaian massa mempunyai potensi besar memacu penyebaran virus corona sebab mempersulit warga jaga jarak.
Berdasar data per 15 November lalu, kata Jokowi, rerata masalah aktif Covid-19 di Indonesia telah di angka 12,82 %. Angka ini semakin lebih rendah dibanding rerata masalah aktif dunia yang capai 27,85 %.
Sesaat, rerata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia capai 83,92 %. Prosentase ini jauh lebih bagus dibanding dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 %.
“Beberapa angka yang baik ini janganlah sampai hancur karena kita hilang konsentrasi kendalian sebab tidak berani ambil perlakuan hukum yang keras di atas lapangan,” keras Jokowi.
Awalnya, Jokowi minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyapa kepala wilayah yang menyalahi prosedur kesehatan, terutamanya berkerubung waktu wabah Covid-19.
Ia mengutamakan, kepala wilayah semestinya memberi contoh yang bagus untuk warga.
“Saya meminta ke Menteri Dalam Negeri untuk mengingati, jika perlu menyapa, kepala wilayah baik gubernur, bupati, atau wali kota untuk dapat memberi beberapa contoh yang bagus ke warga, jangan malahan turut berkerubung,” kata Jokowi, Senin (16/11/2020).
Ia mengingati, keselamatan warga di tengah-tengah wabah Covid-19 sekarang ini adalah hukum paling tinggi. Karena itu, Jokowi pengin penegakan disiplin pada prosedur kesehatan dikerjakan dengan keras.
“Saya pengin tekankan jika keselamatan rakyat ialah hukum paling tinggi. Pada periode wabah ini sudah kita memutuskan pemisahan-pembatasan sosial terhitung didalamnya ialah pembubaran keramaian,” keras Jokowi.
Plt. Ketua umum PPP Suharso Monoarfa bertandang ke Istana Presiden pagi hari ini. Suharso tiba selaku perwakilan PPP yang disebut akan masuk di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.
