Karena gelombang kritikan antipemerintah, Kepulauan Solomon memutus akan larang Facebook.
Cara ini adalah plot terbaru dalam kekacauan politik ihwal dampak China yang memberikan ancaman kesatuan negeri kepulauan itu.
Mencuplik DW Indonesia, Rabu (18/11/2020), Kepulauan Solomon sekarang ini siap-siap jadi salah satu negara demokratis yang larang Facebook untuk waktu tak terbatas. Pemerintahnya diberitakan sedang mempersiapkan rangka hukum susul meeting kabinet di Ibu Kota Honiara, Selasa 17 November.
Bila diwujudkan, Kepulauan Solomon tergabung dengan China, Iran dan Korea Utara yang awalnya telah larang basis sosial media asal AS itu.
Menteri Komunikasi Peter Shanel Agovaka yang terhitung sangat aktif mempropagandakan larangan Facebook benarkan keputusan itu ke harian Solomon Times. Diakuinya beberapa anggota kabinet mencemaskan kurangnya legislasi untuk “mengendalikan pemakaian internet.”
“Pengucapan kasar pada beberapa menteri, perdana mentri, pembunuhan watak, defamasi watak, semuanya ialah sumber kecemasan,” katanya. “Pemakaian internet di Kep. Solomon harus diregulasi membuat perlindungan golongan muda dari content beresiko.”
Ia menjelaskan beberapa media nasional akan bekerja secara normal, walau tiada akses pada Facebook. Seorang jubir Facebook menjelaskan larangan itu “berpengaruh pada beberapa ribu masyarakat Kepulauan Solomon,” dan punya niat akan menjumpai pemerintahan di Honiara.
Facebook termasuk terkenal di Kepulauan Solomon, dengan 77.800 pemakai sampai April 2019 lalu. Jumlah itu meliputi 11,8% dari keseluruhan komunitas yang sekitar 650.000 jiwa. Pemerintahan sesungguhnya memakai Facebook untuk publikasi peraturan atau menebar info kesehatan berkaitan wabah.
Tetapi terakhir saluran sosial media itu jadi tempat kritikan dan protes pada distribusi dana kontribusi COVID-19, dan imbas dari keputusan pemerintahan adopsi politik ‘Satu China’ dan perubahan jalinan diplomasi dari Taiwan ke Beijing.
Perombakan sikap Pertama Menteri Manasseh Sogavare berkaitan China dipercaya dilakukan oleh keperluan ekonomi. Medium AS, CNN, memberikan laporan, Kep. Solomon sampai menimbang untuk sewakan pulau ke China, dan tawarkan kewarganegaraan untuk investor asal negeri gorden bambu itu.
Cara Sogavare mengantarnya ke dalam bentrokan seru dengan Daniel Suidani, Pertama Menteri untuk Propinsi Malaita yang dengan penduduk terpadat di Kep. Solomon. Baru saja inilah ajukan referendum kemerdekaan untuk pulaunya.
Tidaklah aneh bila cara pemerintahan larang Facebook mengundang kritikan pimpinan oposisi, Matthew Wale.
“Politikus terus cemas bila rakyat mendapatkan akses info dan dapat mengekspresikan penglihatannnya secara bebas. Tetapi ini tidak dapat jadi fakta untuk menyarankan larangan,” ucapnya ke Reuters.
“Saya benar-benar tidak menyaksikan ada satu juga justifikasi untuk larangan seperti itu.”
Hal seirama dikirimkan organisasi HAM, Amnesty International. Menurut instansi yang bertempat di Inggris itu, larangan pada sosial media “karena hanya pemerintahan tidak mencintai content tanggapan beberapa pemakai ialah pelanggaran terang pada hak asasi manusia.”
“Membuat perlindungan hati peka petinggi pemerintahan bukan fakta yang dapat dibetulkan untuk batasi kebebasan berekspresif, yang tertera dalam konstitusi Kepulauan Solomon.”
Sekarang ini larangan itu belum digerakkan. Menteri Komunikas Agovaka menjelaskan faksinya “sedang berunding dengan operator untuk cari langkah menerapkannya.”
Kep. Solomon bukan negara kepulauan Pasifik pertama yang larang Facebook. Di awal 2018 lalu Papua Nugini larang basis bikinan Mark Zuckerberg itu sepanjang sebulan. Tentang hal pemerintahan Nauru larang Facebook sepanjang 3 tahun di antara 2015-2018, susul badai kritikan sekitar tindakan sewenang-wenang pemerintahan pada pengungsi dan pencarian suaka.
Facebook dan Twitter berikan teguran pada claim kemenangan atau manipulasi pemilihan presiden, mengidentifikasi proaktifnya perusahaan sosial media dalam minta pemakai mengonfirmasi informasi yang diterimanya melalui internet. Ini berlangsung ketika makin banyak warg…
